SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) menggelar koordinasi persiapan Visitasi dan Verifikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026. Rapat dilaksanakan pada Senin (9/11/2026), pukul 09.00–11.00 WIB, sebagai langkah mematangkan kesiapan menghadapi penilaian keterbukaan informasi publik.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media, Christina Andhika Irawati, S.STP., M.M., serta diikuti oleh peserta sesuai daftar hadir. Dalam koordinasi tersebut disampaikan bahwa PPID Kota Surakarta dijadwalkan mengikuti Visitasi dan Verifikasi pada Rabu, 25 November 2026, pukul 13.00–15.00 WIB.

Pelaksanaan Visitasi dan Verifikasi akan mencakup dua tahapan presentasi dan proses verifikasi lapangan. Tahap pertama berupa presentasi oleh Atasan PPID Badan Publik dengan durasi maksimal 15 menit. Kehadiran Tim PPID yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Tim PPID juga menjadi salah satu tolok ukur penilaian.

Presentasi mengangkat tema “Akselerasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Digital Government untuk Mewujudkan Badan Publik Responsif dan Akuntabel”. Dalam paparan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat menampilkan inovasi pelayanan publik melalui pengelolaan data dan informasi yang akuntabel, cepat, serta mendukung transformasi digital untuk peningkatan kualitas layanan dan kebijakan publik.

Tahap kedua berupa studi kasus. Tim Visitasi akan membawa tiga pilihan amplop berisi studi kasus, kemudian Badan Publik memilih satu amplop secara acak untuk dibahas oleh Tim PPID. Pembahasan diberikan waktu selama 15 menit dan hasilnya dipresentasikan secara langsung tanpa menggunakan PowerPoint (PPT), kemudian ditanggapi oleh Ketua dan Tim PPID Badan Publik di hadapan Tim Visitasi.

Sementara itu, proses verifikasi dilakukan melalui pengecekan langsung terhadap sarana dan prasarana pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), serta bukti fisik pendukung keterbukaan informasi publik. Dokumen dan kelengkapan yang diperiksa antara lain maklumat pelayanan, banner sosialisasi, SK PPID beserta lampirannya, Daftar Informasi Publik (DIP), dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Dalam rapat juga diusulkan sejumlah aplikasi dan sistem sebagai materi pendukung paparan terkait manajemen data dan informasi, yaitu SoloData, Satukan Solo, Solokerjo, dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat menunjukkan dukungan teknologi digital dalam penyediaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain persiapan materi presentasi, rapat membahas penyusunan maklumat pelayanan publik yang akan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID. Diskominfo SP juga diharapkan dapat melengkapi sarana dan prasarana pendukung layanan, termasuk penyediaan guiding block yang terhubung hingga toilet serta petunjuk jalur evakuasi.

Pada pelaksanaan visitasi mendatang, PPID Pelaksana akan menghadirkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan secara langsung, sedangkan peserta lainnya mengikuti melalui Zoom Meeting. Nota dinas juga telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk memohon kesediaan beliau memberikan paparan pada kegiatan Visitasi dan Verifikasi tanggal 25 November 2026.

Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada 17 November 2026 dengan agenda pembahasan dan pematangan materi paparan. Melalui persiapan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya memastikan kesiapan substansi, dokumen, serta sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Monev PPID Tahun 2026 dan memperkuat keterbukaan informasi publik yang responsif serta akuntabel.