Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 terasa begitu istimewa bagi Pemkot Surakarta. Digelar saat virus corona (Covid-19) mewabah di berbagai belahan dunia, musrenbang terakhir dalam serangkaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 tersebut digelar tanpa kehadiran fisik mayoritas pesertanya.
Untuk kali pertama, musrenbang itu dilangsungkan melalui konferensi video (video conference). Hanya sebagian kecil peserta yang bertatap muka langsung di lokasi kegiatan, yakni Bale Manganti Praja, saat musyawarah diselenggarakan pada 14 April. Itupun dengan sejumlah syarat khusus, seperti mengenakan masker dan menerapkan pembatasan jarak fisik (physical distancing).
“Ini pertama kali musrenbang dilakukan melalui video conference. Jadi ada perbedaan mekanisme, termasuk beberapa tata tertib (tatib) bagi peserta sidang,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Ahyani, saat membuka sidang pleno musrenbang.
Setidaknya ada tiga pasal yang memuat tatib baru yang menjadi pembeda Musrenbang RKPD 2020 dengan kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya. Yakni Pasal 8 huruf a yang memuat hak suara dan hak bicara peserta secara lisan dan tertulis, Pasal 12 ayat 3 yang berisi penyampaian usulan baru dari peserta sidang, serta Pasal 13 tentang konfirmasi kesediaan tamu undangan mengikuti kegiatan tersebut.
Telepon, Google form, dan grup WhatsApp Musrenbang RKPD Tahun 2020 adalah kanal yang disediakan panitia, dalam memenuhi hak peserta sidang. Ketiganya menggantikan mekanisme konvensional, yakni tanda tangan kehadiran dan penyampaian gagasan secara langsung dalam ruang sidang.
Musrenbang itupun dinyatakan kuorum oleh Tulus Widajat, selaku ketua panitia. Tercatat 338 peserta mengikuti musyawarah melalui aplikasi video conference, dari 463 peserta yang diundang. “Secara persentase, jumlah peserta adalah 73,2 persen dari total undangan,” jelasnya.
Berbagai usulan, masalah dan isu strategis terkait pembangunan Kota Bengawan, dibahas dalam kegiatan tersebut. Bagaimanapun juga, roda pembangunan harus tetap berjalan, kendati ancaman pandemi Covid-19 terbayang jelas di depan mata.
Sebanyak 13 rekomendasi diterbitkan peserta Musrenbang RKPD, yang mengusung tema “Pemantapan Kualitas Pembangunan Kesejahteraan Manusia: Waras, Wareg, Wasis, Mapan dan Papan” dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Batiksolotv Pemerintah Kota Surakarta tersebut.
“Musrenbang ini juga dipantau Pemprov Jawa Tengah secara daring,” kata Tulus.
Saat membuka musrenbang, Wali Kota FX Hadi Rudyatmo berpesan agar semua pihak bisa berperan aktif dalam penanggulangan dampak pandemi corona. Khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial.
“Pemerintah pusat mengharapkan pemda bisa merasionalisasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan wabah corona. Kami mohon maaf beberapa hasil Musrenbang 2019 yang semestinya dilaksanakan tahun ini terpaksa ditunda, seperti Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan dana hibah khusus. Juga anggaran perjalanan dinas, dana rapat dan reses anggota DPRD. Sebab anggarannya ditarik untuk penanganan wabah,” kata dia.
Secara pribadi Wali Kota bahkan meminta maaf, seandainya pada tahun terakhir pemerintahannya mendatang tidak bisa merealisasikan seluruh program kerja. “2021 adalah tahun terakhir RPJMD 2016-2021, termasuk saya dan Pak Pur (Wakil Wali Kota Achmad Purnomo) yang akan mengakhiri masa pengabdian pada Februari 2021. Kami memohon maaf karena situasi sekarang menjadikan kami tidak bisa memenuhi seluruh program kerja yang sudah disusun sebelumnya,” papar Rudy, sapaan akrab Wali Kota. (**)